Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelisik dugaan korupsi di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) setelah menerima hasil audit forensik auditor independen KordaMentha asal Australia dan hasil audit BPK dari Pertamina, Senin (16/11). Sejauh ini KPK sedang menelaah hasil audit dari dua lembaga tersebut.
"Jadi posisinya begini, ada audit dari auditor Australia, dan ada juga audit BPK, kita sedang pelajari keduanya," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, di Jakarta, Selasa (17/11).
Pihaknya memastikan bakal menindaklanjutinya ke penyelidikan kalau hasil telaah menunjukkan adanya kerugian negara terkait kinerja Petral yang telah dibubarkan pemerintah itu.
"Ketika bicara kerugian negara, sesuai dengan ranah KPK tentu bisa naik ke penyelidikan," ujarnya.
Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengatakan, pihaknya juga menunggu hasil laporan Menteri BUMN dan Menteri ESDM kepada Presiden Jokowi terkait hasil audit forensik terhadap Petral.
"Ini bukan persoalan mau atau tidak KPK menindaklanjuti, tetapi kami masih menunggu Menteri BUMN dan Menteri ESDM menyerahkan laporan audit itu ke Presiden untuk memastikan apakah penindakannya secara coorporate action atau legal action," kata Indriyanto.
Indriyanto mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan audit forensik yang tidak dilakukan oleh BPK selaku auditor negara yang digunakan Menteri ESDM maupun Menteri BUMN membahas isu Petral.
"Kalau nanti diputuskan penanganan Petral dilakukan secara legal action, siapapun penegak hukumnya pasti siap menangani. Terkait audit yang dilakukan bukan oleh auditor yang berwenang, secara umum dilakukan oleh BPK atau BPKP itu bukan masalah karena penjelasan Pasal 32 UU Tipikor, BPK, BPKP maupun akuntan publik yang ditunjuk bisa melakukannya," kata Guru Besar Universitas Krisnadwipayana itu. (akl/ar)